Saya Mengaku

Mereka berdesak-desakan hingga saling dorong. Jumlah mereka semakin lama semakin banyak, diperkirakan mencapai 5 ribu orang. Mereka datang tidak hanya dari Pasuruan saja. Tidak sedikit dari mereka datang dari kota-kota lain di sekitar Pasuruan. Sejumlah besar di antara mereka harus meninggalkan rumah menuju lokasi sejak pagi hari. Sebagian lagi rela antri di lokasi sejak pukul 4 dini hari.

Di rumah H. Syaikon, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Pasuruan, mereka berkerumun berebut keberuntungan. Namun, hari itu (15/9) menjadi hari yang penuh pilu dan duka, sebab 21 orang meninggal dunia dalam kejadian itu. Sebagian karena kehabisan oksigen. Sebagian lagi karena terinjak sesamanya saat berdesakan berebut keberuntungan. (Jawa Pos, 16/9/2008)

Berapakah nilai nominal keberuntungan yang mereka perebutkan hingga berujung kematian di antara mereka? Miris! Mereka “hanya” memperebutkan keberuntungan sebesar 30 ribu rupiah untuk masing-masing penerima. Itu pun nyawa mereka pertaruhkan.

Saya katakan “hanya”, bukan karena saya sombong. Maaf saya tidak bermaksud seperti itu. Saya jadi teringat dengan wakil-wakil rak-yat di Senayan, yang mulia anggota DPR. Saya katakan “hanya” karena besaran nominal itu jauh dari besaran nominal yang didapat ang-gota DPR dalam skandal traveler's cheque yang diungkapakan oleh Agus Condro.

Agus Condro dari Fraksi PDIP mengung-kapkan, dia mendapatkan gratifikasi sebesar 500 juta rupiah. Uang itu didapatkan setelah Miranda Goeltom terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Uang sebesar itu dia terima dalam bentuk 10 lembar traveler's cheque, ma-sing-masing 50 juta rupiah. Tentu saja uang sebesar itu tidak didapat dengan berdesakan. Tidak perlu datang sejak pagi. Tidak juga mengakibatkan kematian.

Kejadian seperti tragedi di Pasuruan bukan untuk pertama kalinya terjadi. Sudah sering terdengar wong cilik menjadi korban karena berdesak-desakan untuk mendapatkan sumbangan. Suatu ironi, untuk mendapatkan bantuan guna menyambung hidup, mereka harus kehilangan hidupnya.

Begitu juga dengan skandal yang melibatkan anggota parlemen. Kasus BLBI yang hingga kini belum selesai, kasus Al Amin Nasution dan banyak kasus-kasus lainnya menjadi bukti, sudah sering anggota DPR terlibat korupsi.

Pemandangan yang begitu menyayat hati. Di satu sisi kita melihat rakyat menderita karena himpitan ekonomi. Sebaliknya, wakil mereka justru berfoya-foya, berlimpah kekayaan di atas penderitaan hidup rakyatnya. Lebih memprihatinkan lagi, wakil rakyat mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar.

Adilkah pemandangan diatas? Adilkah kondisi ini jika terdapat ketimpangan yang sangat antara rakyatnya dan para elite politiknya?

Keadilan merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan rasa solidaritas. Solidaritas yang timbul akan semakin besar jika diantara masyarakat terdapat keadilan (Buku Pedoman Kaderisasi II KMHDI). Sekarang solidaritas di-antara masyarakat sudah semakin menipis. Hal ini karena banyak wong cilik yang merasa diperlakukan tidak adil.

Para elit politik, pemimpin negeri ini, wakil-wakil rakyat terasa enggan memedulikan nasib wong cilik. Mereka hanya ingat dengan wong cilik saat kampanye, saat membutuhkan suara, saat mereka berebut jabatan, setelah itu mereka kembali sibuk dengan dirinya sendiri.
Maaf kalau tulisan saya terkesan menggurui. Saya pun tidak pernah berbuat sesuatu untuk wong cilik. Bahkan untuk menggambarkan profil wong cilik dalam pikiran saja susahnya setengah mati. Lebih mudah menggam-barkan wanita cantik dan lelaki gagah yang setiap hari muncul dalam sinetron. Ah, sinetron…

Saya jadi teringat dengan kejadian tahun 1928, jauh sebelum kita merdeka. Saya mengaku bertanah air satu, saya mengaku berbangsa satu, saya mengaku berbahasa satu, saya mengaku, saya mengaku, saya mengaku…

I Made Windhu Mahendra
Mahasiswa STIESIA dan Anggota KMHDI